BANYUWANGI (SuaraIndonesia.net)–Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah ( FOSKAPDA ) mengkhawatirkan akan ada ribuan penerima Bansos ( Bantuan Sosial ) siap kepung kantor Bawaslu Banyuwangi jika salah dalam mengabulkan permintaan pihak yang berkeinginan bansos tidak dikeluarkan sementara.
Veri Kurniawan S.St S.H dari Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah ( FOSKAPDA ) mengkhawatirkan jika apa yang diminta bebera orang yang mendatangi kantor Bawaslu Banyuwangi tentang larangan untuk mengeluarkan bantuan sosial atau hibah dikabulkan.
“Kami khawatir akan ada ketidak kondusifan jika permohonan dari benerapa senior – senior pergerakan yang mendatangi kantor Bawaslu Banyuwangi terkait dengan penghentian sementara bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu dikabulkan, padahal bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat yang memang sudah didata jauh – jauh hari,” jelas Veri. ( 22 / 10 ).
Jika bantuan sosial yang ada di Banyuwangi dikaitkan dengan politik, ini sangat tidak tepat sekali karena itu sangat dibutuhkan masyarakat.
“Jika semua bantuan itu disinyalir sebagai alat politik, nah kandidat yang mana yang dimaksut?. itu semua kandidat tidak menjabat dan tidak punya kewenangan. Jika dalam pembagian dirasa ada unsur tindak pidana atau menyalahi aturan, maka sebaiknya diserahkan kepada yang berwenang menangani persoalan tersebut,” ungkap Veri.
Selain itu, masih menurut Veri, ia khawatir akan ada gejolak dari masyarakat penerima bantuan tersebut. Jika bantuan tersebut dihentikan sementara, jika ada masyarakat yang juga ingin menyuarakan hak nya, maka FOSKAPDA, LSM MACAN PUTIH dan mungkin beberapa rekan NGO siap menampung gerakan masyarakat penerima bantuan sosial tersebut.
“Disini kami tidak ada kaitan dengan pasangan calon manapun, ini persoalan hak masyarakat yang memang sudah waktunya untuk mendapatkan bantuan sosial atau hibah tersebut. Kami hanya tidak ingin kepentingan, kebutuhan masyarakat jadi tertunda karena hal ini. Bawaslu Banyuwangi harus tegas dan punya prinsip jika tidak ada aturan ya jangan dibuat dadakan yang justru nanti akan berdampak pada masyarakat,” imbuh Veri. (ksm)
