OPINI* (SuaraIndonesia.net)–Santer pemberitaan tentang petahana atau incumbent menjelang pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di Indonesia. Apa salah petahana sehingga sering adanya penggiringan opini bahwa petahana tidak patut melaju kembali?. Bukankah semua sudah diatur dalam Undang – Undang yang ada di Indonesia?.
Istilah petahana atau incumbent tersebut mulai marak digunakan setelah Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden secara langsung selepas berakhirnya masa Orde Baru yakni pada 1999.
Landasan hukumnya ada pada Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Isinya menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama tidak harus mundur dari jabatannya atau bisa dikata hanya cuti dimasa jabatannya saja.
Pasal 43 ayat (1) UU HAM: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”):
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
Untuk mengatur terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana seharusnya bukan dengan cara menghilangkan hak seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Tetapi dengan membuat aturan yang terkait penyalahgunaan wewenang petahana tersebut.
Hemat penulis, sah – sah saja petahana mau melaju kembali dalam pesta demokrasi. Hal yang perlu dianulir adalah bagaimana teknis yang berjalan saat pemilihan itu berjalan yang notabennya ada di ranah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Mens Rea atau niat jahat itu tidak hanya petahana saja yang memiliki kesempatan, tapi bisa jadi semua orang berkesempatan memiliki hal tersebut.
Selain label petahana, lobi politik juga menjadi sorotan kalangan publik. Lalu apakah lobi politik itu salah dihadapan hukum?. Hemat penulis, masih belum ada aturan baku dan tegas kaitan istilah lobi politik. Jika ada yang beranggapan bahwa lobi politik mudah terindikasi transaksional, maka yang perlu diciptakan adalah solusi dengan menerbitka aturannya bagaimana agar lobi politik tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang ada, bukan mengharamkan lobi politiknya.
Contoh lobi politik menurut penulis: Terjadi pertengkaran suami isteri karena disebabkan oleh perekonomian keluarga kecilnya. Sang suami melakukan lobi politik dengan melakukan pendekatan pada sang isteri dan berkata, mama, kasih saya kesempatan satu minggu ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Nanti saya beri bonus mama beli perhiasan emas dan beli motor listrik baru. Lalu sang isteri pun memberikan kesempatan tersebut pada sang suami.
*Penulis: Veri Kurniawan S.St.,S.H
