OPINI* (SuaraIndonesia.net)–Alumni birokrasi yang dirasa merupakan barisan sakit hati kini muncul dengan spekulasi dan narasi yang membabi buta. Hingga yang bukan ranah dan ahlinya seolah memahami dan mengusai semua materi yang dituduhkan kepada kandidat petahana.
Bukan ahli dan bukan poksi di bidang anggaran, namun melantunkan nada dan bersiul merdu supaya didengarkan dan dinikmati oleh banyak orang. Namun sayang, justru itu menjadi belenggu untuk langkahnya ke depan. Ibarat kata, orang ahli penjual tahu goreng berhak memiliki dan mengklaim dirinya sebagai ahli apapun, namun apakah iya dirinya memiliki kemampuan di banyak bidang tersebut?
Sama halnya pernyataan yang menganggap di Banyuwangi tidak ada pembangunan dan tidak dirasakan, ini hemat saya adalah pernyataan orang yang tidak konsisten. Dia lupa dirinya lama bekerja dimana dan dugaan kasus apa yang pernah ia lalui dulu.
Perlu diketahui bersama bahwa di Banyuwangi utamanya era Bupati Ipuk ini banyak pembangunan infrastruktur yang sudah direalisasikan misalkan seperti irigasi, perbaikan dan pembangunan jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemkab setidaknya sudah maksimal. Perbaikan jalan, penerangan lampu yang sudah dilakukan itu semata untuk memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat meskipun mungkin belum semua tersentuh, namun perlu diketahui bahwa Banyuwangi itu luas.
Revitalisasi pasar Banyuwangi yang akan disulap menjadi pasar yang terintegrasi dengan cagar budaya, ini akan menempatkan pelaku UMKM di tempat yang lebih layak, bersih dan tidak menutup kemungkinan akan banyak pengunjung yang berdampak positif bagi PKL atau pelaku UMKM yang ada. Selain itu era Ipuk juga segera menuntaskan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), di mana ini akan berdampak pada perputaran perekonomian masyarakat Banyuwangi.
Hal yang lain diperkuat dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Penghargaan tersebut diberikan disela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024, Jakarta, Senin (6/5). Kelas Presiden memberikan penghargaan itu tidak asal-asalan, pasti ada indikator-indikator yang ditentukan.
Jadilah politikus yang mendidik, tidak memanfaatkan masyarakat sebagai alat atau tameng untuk menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Indonesia maju dengan politik sehat, politik berakhlak.
*Penulis: Veri Kurniawan S.ST.,S.H, (Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah /FOSKAPDA)
