OPINI*(SuaraIndonesia.net)–Akhir-akhir ini di seluruh Indonesia sedang demam berburu rekomendasi partai. Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, para calon yang akan maju untuk mengikuti pesta demokrasi sedang disibukkan dengan mendapatkan rekomendasi partai.
Rekomendasi dalam lingkup politik terkesan atau terindikasi terjadinya like and dislike (suka dan tidak suka ) dan transaksional. Transaksional bukan selalu uang, namun bisa jadi kontrak politik. Lalu apakah ada jaminan saat partai yang ada di pusat memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan kandidat dan hal itu juga diikuti oleh struktural tingkatan bawah, tim sukses, bahkan loyalis untuk pemenangan?
Ada yang menarik dalam rekomendasi. Beberapa kandidat meng klaim dan mendeklarasikan diri mendapatkan rekomendasi partai. Namun apakah itu rekomendasi sebagai calon kandidat atau hanya sekedar surat penugasan? Ini yang menarik dan memantik hangatnya politik pilkada khususnya di Banyuwangi.
Bahkan tak sedikit para kandidat yang melakukan rekonsiliasi namun ada maksud dalam sebuah pergerakan tersebut. Rekonsiliasi sangat dibutuhkan dan harus dilakukan untuk sebuah kepentingan pembangunan dan kemajuan yang berkelanjutan, kesinambungan bukan semata untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Rekonsiliasi untuk membangun Banyuwangi hemat penulis sudah dilakukan oleh Bupati Ipuk Fiestiandani. Bupati berparas cantik dan dekat dengan masyarakatnya tersebut terbuka dan membangun komunikasi dengan semua pihak baik itu semua stakeholder dan masyarakat, meskipun tidak semua dan secara langsung Bupati yang menerimanya.
*Penulis: Veri Kurniawan S.ST.,S.H (Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah/FOSKAPDA)
