OPINI* (SuaraIndonesia.net)–Komitmen Bupati Ipuk Fiestiandani terhadap pelayanan kepada masyarakat Banyuwangi sangat luar biasa. Kali ini yang menjadi perhatian khusus adalah pelayanan kesehatan terhadap warga yang hidupnya berada di kaki gunung Raung dan jauh dari akses pelayanan kesehatan.
Bupati yang terkenal humble dan suka blusukan, dan khas senyum ramahnya ini, meluangkan waktunya untuk ikut terjun langsung mengikuti kegiatan GUGUR GUNUNG (Gerakan Urus warGa leReng Gunung raUNG) dengan aktor utamanya PREDATOR (Pelayanan Armada Motor).
Didampingi Camat, kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Kadinkes dan Team PREDATOR. Bahkan karena semangatnya, Bu Ipuk (panggilan akrabnya) sampai berkenan mengendarai armada Trail yang dikemudikan oleh satu-satunya Predator wanita. Karena hanya armada inilah yang mampu menembus beratnya medan wilayah kecamatan Kalibaru.
Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk memastikan bahwa ribuan masyarakat yang hidupnya terisolir ditengah hutan, sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan akses sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selain hal tersebut, Bupati Ipuk juga melahirkan program pendidikan yang patut diapresiasi. Berbagai program pendidikan yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berbuah positif. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), angka anak tidak sekolah (ATS) di Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timu.
Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA), Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (RINDU BULAN), Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (GARDA AMPUH), Program Siswa Asuh Sebaya (SAS), Banyuwangi Cerdas. Hal ini semata untuk mencetak generasi yang berkualitas dan melahirkan sosok pemimpin yang hebat untuk Banyuwangi ke depan.
Terlepas masih adanya anak putus sekolah, isu biaya pendidikan mahal penulis meyakini bahwa itu bukan skenario yang didapuk oleh Bupati Ipuk. Saran penulis, agar Bupati Ipuk bisa dan mau membuka nomor pengaduan langsung yang dipegang Bupati terkait dengan keluhan masyarakatnya utamanya persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Ipuk yang tak boleh dilupakan, Ipuk yang harus meneruskan program hingga menang 1 putaran. Penulis meyakini Bupati Ipuk bisa move on dan melupakan pak Anas untuk sementara waktu. Hal ini untuk menepis isu dan meyakinkan penulis sendiri bahwa kebijakan dan keputusan Ipuk adalah keputusan Bupati yang resmi saat ini (Bupati Ipuk). Ipuk Bukan Anas, Ipuk Milik Masyarakat Banyuwangi.
*Penulis: Veri Kurniawan S.ST.,S.H (Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah/ FOSKAPDA)
