OPINI* (SuaraIndonesia.net)–Menjadi seorang yang memiliki jabatan atau sosok pemimpin tidaklah mudah. Seperti proses menuju menjadi pucuk pimpinan, lika-liku pun pasti dirasakan dan menghampiri. Sama halnya menjadi bupati, proses di awal hingga menjadi bupati dan menjalankan roda birokrasi pun pasti tak sedikit yang mengkritik, mencemooh pekerjaan maupun kebijakannya.
Tak hanya Bupati Ipuk, siapapun bupatinya pasti akan ada ketidakpuasan dari segelintir masyarakatnya, apalagi yang memiliki kepentingan politik dan ada penggeraknya dibalik kritikan tersebut. Era Bupati Ipuk, hemat penulis tidaklah anti kritik dan beliau menerima dan segera menindaklanjuti kritikan yang ditujukan kepada kinerja dan kebijakannya.
Diakui atau tidak, sejumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di era Bupati Ipuk ini tidaklah mudah, terlepas persepsi atau sudut pandang orang di luaran sana bahwa penghargaan tersebut dianggap tidak layak, namun penulis meyakini bahwa penilaian dari juri sangat objektif.
Persoalan pembangunan, persoalan sosial, ini yang menjadi materi utama yang diulas dan dibahas di era Bupati Ipuk. Hal ini nantinya akan mengerucut kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Bupati Ipuk dan jajarannya.
Namun hemat penulis, persoalan pembangunan misalkan, ini bukan hanya tugas Bupati Ipuk, namun juga harus ada peran serta masyarakat dalam menjaga dan merawat. Contoh, masyarakat diberikan fasilitas bangunan irigasi, maka tugasnya masyarakat tersebut juga harus turut serta menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan dengan menggunakan uang negara yang turun ke daerah tersebut.
Contoh lain persoalan jalan, memang banyak jalan yang belum diperbaiki maupun belum terjamah sama sekali untuk pembangunan. Namun juga harus diakui, banyak jalan yang sudah dibangun dan tersentuh dalam arti perbaikan jalan yang rusak.
Namun hemat penulis, Bupati Ipuk melalui Dinas PU CKPP sudah merencanakan dan sudah dianggarkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan tersebut, hanya tinggal menunggu kapan waktunya karena Banyuwangi ini wilayahnya begitu luas.
Hal lain yang sedang hangat dibicarakan adalah persoalan sampah. Kebersihan lingkungan dari sampah ini bukan tugas untuk Bupati Ipuk dan jajarannya saja, namun peran serta masyarakat itu lebih utama.
Kesadaran masyarakat akan sampah di sekitarnya ini lebih efektif menjaga kebersihan lingkungan. Namun pemerintah juga harus hadir menyediakan solusi. Salah satu solusi yang diberikan Bupati Ipuk kaitan sampah ini dengan terus dorong pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Majunya Banyuwangi bukan dari bupatinya saja. Siapapun bupatinya tidak akan ada pergerakan yang signifikan tanpa melibatkan dan kesadaran masyarakatnya sendiri. Jadi persoalan-persoalan yang ada itu harus dicarikan solusi yang bertujuan untuk masyarakat murni bukan solusi konspirasi yang berakhir pada non litigasi.
Saran juga dari penulis untuk Bupati Ipuk, terus berjuang untuk masyarakat Banyuwangi dan tetap pertahankan tidak alergi kritik, dan yang utama adalah segera respon cepat atas kritikan dan harapan masyarakatnya. Pemerintahan butuh masyarakat, masyarakat juga membutuhkan pemerintahan dalam suatu wilayah.
*Penulis: Veri Kurniawan S.ST.,S.H (Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah/FOSKAPDA)