OPINI*(SuaraIndonesia.net)–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kabupaten Banyuwangi di tahun 2023 mencapai Rp. 3 Triliun. Namun sangat disayangkan, ada salah satu dinas yang anggaranya sangat kecil sehingga tidak bisa memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Salah satu dinas tersebut adalah pemadam kebakaran.
Salah satu dinas yang vital untuk kemanusiaan tersebut hingga Maret 2024 harus banyak mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi yang dinahkodai oleh Bupati Ipuk. Pasalnya, jumlah mobil damkar, personil, dan ketersediaan air untuk mengisi mobil damkar tidak tersedia dengan baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja dinas damkar.
Berdasarkan sumber yang didapat penulis, pada tanggal 11 Maret 2024 ada 2 kejadian kebakaran yaitu di kelurahan Pakis dan kelurahan Lateng Banyuwangi. Dua kejadian tersebut hanya selisih waktu sekitar 4 jam. Jika tidak dimaksimalkan terkait dengan fasilitas yang memadai, bagaimana jika diwaktu yang sama ada lebih dari 2 titik kebakaran?. Ini sangat berpengaruh besar terhadap nyawa petugas, nyawa masyarakat beserta harta bendanya.
Berdasarkan hal tersebut, hemat penulis patut sekiranya sarana prasarana atau fasilitas yang ada di dinas pemadam kebakaran segera terpenuhi. Ada 25 kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwangi ini. Hemat penulis, perlu sekiranya dinas pemadan kebakaran bersama dinas PU Pengairan bekerja sama untuk membuat tempat penampung air yang bisa digunakan oleh dinas pemadam kebakaran di setiap kecamatan yang ada. Hal ini untuk menunjang efektivitas kerja dinas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan harta benda dan nyawa manusia di wilayah tempat kejadian kebakaran.
Hemat penulis, sosok Bupati Ipuk ini sangat adil dan tidak tebang pilih terhadap semua dinas terkait dengan anggaran apalagi persoalan kinerja untuk keselamatan banyak orang. Dalam persoalan ini, hemat penulis, patut sekiranya Bupati Ipuk segera memerintahkan dinas pemadam kebakaran dan dinas PU Pengairan untuk membahas dan melahirkan solusi terkait ketersediaan tempat penampungan air di setiap kecamatan.
*Penulis: Veri Kurniawan S.ST., S.H ( Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA )
