Jakarta (Suaraindonesia.net) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) mengalami perubahan jabatan Pimpinan Kepala Badan. Sri Puguh Budi Utami yang memasuki masa purnabakti, menyerahkan komando kepada Iwan Kurniawan selaku Pelaksana Tugas (Plt).
Serah terima jabatan (sertijab) dilakukan pada Senin, 01 Agustus 2022 dipimpin dan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Dalam sambutannya setelah sertijab, Yasonna mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama yang telah mendedikasikan dirinya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Saya ucapkan selamat menjalankan masa purna tugas, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sdri. Sri Puguh Budi Utami atas kinerjanya sampai masa akhir pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM dan menyelesaikan darma baktinya di Balitbangkumham,” ucap Yasonna di Graha Pengayoman, Jakarta.
Yasonna berharap mantan Kabalitbang itu dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh ASN Kemenkumham untuk selalu menjaga integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja.
Selanjutnya, kepada Iwan Kurniawan sebagai penggantinya Yasonna memintanya untuk segera melakukan berbagai langkah strategis terkait transformasi Balitbangkumham menjadi Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham.
“Segera lakukan langkah-langkah strategis pencapaian target kinerja organisasi, persiapkan dan berikan dukungan penuh terhadap rencana transformasi organisasi Balitbangkumham menjadi Badan Strategi Kebijakan,” ujar Yasonna.
Iwan Kurniawan sendiri merupakan orang lama di Kemenkumkan. Iwan adalah lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Kemenkumham pada tahun 1987. Selama menjalankan baktinya, pria kelahiran 1964 ini dipercaya pada beberapa jabatan pimpinan tinggi. Iwan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2017. Kemudian menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal pada tahun 2018. Saat ini, Iwan menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM di bidang reformasi birokrasi merangkap Plt Kepala Balitbangkumham.
Iwan sendiri berharap dukungan agar dapat meneruskan merawat sekaligus meningkatkan kinerja organisasi yang selama ini telah dibangun oleh pendahulunya.
“Transformasi dari Balitbang menjadi Badan Strategi Kebijakan bukan sekedar perubahan nomenklatur semata, tetapi harus diiringi perubahan paradigma di internal organisasi,” tuturnya. (RED)
