Jakarta (SUARAINDONESIA.NET)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang semua menteri beserta jajarannya, membahas yang berkaitan dengan perpanjangan maupun penundaan masa jabatan presiden. Presiden meminta semua fokus bekerja.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan dan perpanjangan… ndak,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka sidang rapat paripurna yang ditayangkan secara virtual pada Rabu (6/4/2022).
Presiden mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi.
“Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di tanah air. Presiden pun meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
“Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama, dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini sangat tinggi. Secara khusus Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik.
“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik, dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi, persiapannya juga harus ekstra,” paparnya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi Rp300 ribu bagi rakyat itu, pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul, saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Saya juga ingin mengingatkan kembali, Padat Karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini, kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa,” jelasnya. (SI)
