Jaga Netralitas, Kapolri larang Swafoto Dengan Paslon Di Pilkada 2018

Kapolri dalam rapat konsultasi gabungan dengan DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Jakarta, SuaraIndonesia.net – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian melarang anggotanya berfoto baik dengan calon kepala maupun wakil kepala daerah selama masa pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 berlangsung. Hal tersebut, kata Tito bertujuan untuk menjaga netralitas kepolisian secara internal.

“Melalui telegram yang intinya setiap anggota Polri harus netral, tidak berpihak. Selain itu juga melarang foto-foto dengan calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Ini kita keluarkan arahan-arahan seperti itu,” ujar Tito dalam rapat konsultasi gabungan dengan DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Tito, posisi pemerintah, Polri dan TNI memang harus dijaga tetap netral sambil mendorong elemen masyarakat di semua wilayah untuk menyuarakan isu-isu yang mendinginkan.

“Contohnya masalah Persatuan dan kesatuan, Kebhinekaan, kemudian Pancasila dan lain-lain itu harus digalakkan supaya situasi yang memanas dapat terkendali dan dikelola,” kata Kapolri.

Selain mengeluarkan telegram untuk jajarannya agar tetap netral, Tito juga menegaskan kalau pihaknya melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya baik secara internal dan eksternal.

“Kita juga melakukan mekanisme pengawasan internal. Jadi kalau nanti ada informasi anggota kita tidak netral, kita pasti akan melakukan investigasi secara internal oleh jajaran Irwasum dan jajaran Propam. Tapi kami juga membuka pintu kepada pihak-pihak eksternal untuk membantu mengawasi. Jadi kalau ada informasi anggota Polri yang tidak netral,kami akan segera melakukan investigasi internal,” kata Tito.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin meminta perwira tinggi Polri yang maju dalam pilkada tidak menyeret anggotanya dalam politik praktis.

“Jangan menyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis. Itu pesan saya. Polri harus netral,” katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 tempat pemungutan suara (TPS). Dari ratusan ribu TPS itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan.

TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS, sedangkan TPS yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

 

Editor : Icsan Bakhtyar

Reporter : Malik Hadi Waluyo